Wednesday, September 26, 2012

Latar Belakang Pendirian Program Studi Ilmu Komunikasi



Era Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 telah memberikan perubahan yang mendasar pada tatanan demokrasi serta wajah perpolitikan tanah air. Perubahan tersebut telah memberikan dampak kepada semakin dibutuhkannya sumberdaya manusia yang handal dalam segala bidang sehingga diharapkan mampu membawa perubahan bangsa kearah lebih bagus untuk mencapai cita-cata kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil makmur dan sejahtera.
Buah reformasi yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita adalah diterapkannya otonomi daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi yang memberikan ruang gerak yang luas kepada daerah dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Artinya dengan diterapkannya otonomi daerah bukan berarti tugas dan tanggungjawab daerah semakin ringan akan tetapi sebaliknya justru semakin berat dan luas tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu ketersediaan dan kesiapan sumberdaya manusia pada masing-masing daerah merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar.
Kehadiran Undang-Undang No. 32 tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang  No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah adalah jawaban dari banyaknya permasalahan-permasalahan yang timbul ketika UU No. 22 tahun 1999 diimplementasikan. Pada dasarnya permasalahan yang ada selain disebabkan karena faktor sumber daya manusia yang tersedia juga tidak terlepas dari kurang berjalannya fungsi komunikasi yang ada sehingga seringkali informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sangat bias sekali.
Arus informasi yang ada saat ini telah menjadikan dunia tanpa sekat lagi dimana batas-batas geografis maupun negara sudah tidak lagi signifikan, akibatnya masyarakat semakin bebas mengakses informasi yang menjadikannya semakin terdidik, banyak menuntut dan memiliki posisi tawar menawar (bargaining position) yang semakin kuat.
Seiring dengan perkembangan jaman, arus globalisasi merupakan masalah eksternal perguruan tinggi yang harus disikapi dengan bijak. Dalam satu dasawarsa terakhir, perkembangan arus informasi di Indonesia berjalan dengan cepat. Dengan demikian, kebutuhan sarjana Ilmu Komunikasi juga meningkat. Perkembangan itu juga dibarengi dengan persaingan global yang semakin ketat, sehingga perguruan tinggi harus melakukan evaluasi dalam penyelenggaraan program pendidikannya. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, maka dibutuhkan ketersediaan sumberdaya manusia yang terdidik, terlatih, terampil dan menguasai pengetahuan dan teknologi khususnya bidang Ilmu Komunikasi.
Peranan komunikasi dalam pelaksanaan otonomi daerah sangat besar karena informasi yang berasal baik dari media cetak maupun elektronika akan sangat mempengaruhi perilaku masyarakat  baik dalam bidang politik ekonomi sosial dan budaya. Dengan demikian dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah agar nantinya mampu teraplikasikan secara benar, maka peranan komunikasi menjadi tumpuan bagi aparatur pemerintah terkait dengan berbagai kebijakan yang bakal diambil.
Dalam perspektif makro ilmu komunikasi memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mampu menembus waktu dan batas teritorial. Terlebih dalam dunia bisnis ilmu komunikasi akan sangat berguna dalam menjalin kerjasama serta membuka peluang-peluang baru lewat public relations.
Dalam kaitan ini Universitas Tribhuwana Tunggadewi membuka Program Pendidikan strata Satu (S-1) pada tahun 2005 yaitu Program Studi Ilmu Komunikasi yang bernaung pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Program Studi Ilmu Komunikasi ini dibuka sebagai salah satu wahana untuk mempersiapkan sumberdaya yang tangguh dan kompeten di bidang Ilmu Komunikasi, sehingga mampu menjawab tantangan ke depan tentang kebutuhan ahli komunikasi yang mampu dan profesional memecahkan problem-problem sosial yang makin komplek dan kesenjangan informasi yang sering menimbulkan konflik  berkepanjangan di masyarakat berdasarkan pada kajian ilmiah, melalui proses belajar dan penelitian.